Tarakan, Selasa 20 Oktober 2026 – Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tarakan bersama Mahasiswa PKP dari Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan melaksanakan Sosialisasi Hukum di SMP Negeri 1 Tarakan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum di kalangan pelajar serta mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan ramah anak.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui pembagian flyer infografis sebagai media edukasi yang informatif dan mudah dipahami oleh para pelajar mengenai pentingnya mencegah segala bentuk perundungan di lingkungan sekolah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelajar mengenai perilaku bullying, dampak yang ditimbulkan terhadap korban, serta pentingnya membangun sikap saling menghormati, menghargai perbedaan, dan... Baca selanjutnya

Kota Tarakan, Senin 19 Oktober 2026 – Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tarakan bersama Mahasiswa PKP dari Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan melaksanakan Sosialisasi Hukum di SMP Negeri 3 Tarakan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum mengenai pemenuhan hak anak serta mendukung penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Tarakan.

Kegiatan ini dilakukan melalui pembagian flyer infografis Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak sebagai upaya memberikan edukasi hukum yang informatif dan mudah dipahami, khususnya bagi peserta didik di lingkungan sekolah. Kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi dan pemahaman kepada peserta didik mengenai pentingnya perlindungan dan... Baca selanjutnya

✨ Pendidikan untuk Semua, Tarakan yang Setara ✨

Pemerintah Kota Tarakan telah menetapkan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif sebagai salah satu landasan dalam mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang merata, bermutu, dan tidak diskriminatif bagi seluruh peserta didik 📚

Pendidikan inklusif hadir untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan dengan tetap memperhatikan keragaman serta kebutuhan individual peserta didik. Penyelenggaraannya berpedoman pada prinsip pemerataan dan peningkatan mutu, kebutuhan individual, kebermaknaan, keberlanjutan, serta keterlibatan.

Dalam mendukung pelaksanaannya, Pemerintah Daerah memiliki peran dalam perencanaan, penyediaan data dan informasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, hingga pembiayaan pendidikan inklusif.... Baca selanjutnya

⚖️ *TARAKAN HIBOT — KREDIT UNTUK UMKM, EKONOMI TARAKAN YANG KUAT!* 🌱

Tahukah kamu? Pemerintah Kota Tarakan telah menetapkan *Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Tarakan Hibot* sebagai dasar pelaksanaan program kredit bagi pelaku Usaha Mikro.

Program ini hadir untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing produksi, serta memperluas akses permodalan bagi Usaha Mikro di Kota Tarakan.

📌 Kredit Tarakan Hibot ditujukan bagi pelaku usaha produktif di sektor *pertanian, perikanan, industri, perdagangan, jasa, dan ekonomi kreatif, dengan penyaluran kredit paling banyak **Rp10.000.000,00*.

📖 Sebagai masyarakat, penting bagi kita untuk memahami *hak, kewajiban, serta persyaratan hukum* dalam memperoleh fasilitas... Baca selanjutnya

Pemerintah Kota Tarakan meraih dua penghargaan dalam rangkaian Peringatan Hari Pengayoman ke-81 yang dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur, Samarinda, pada 19 Agustus 2026.

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Tarakan dr. H. Khairul, M.Kes bersama Kepala Bagian Hukum Kamal, S.H., M.Pd menghadiri upacara sekaligus menerima penghargaan:

1. Capaian Terbaik Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2026, meraih peringkat II se-Kalimantan Utara dengan capaian nilai 95,20.
2. Penghargaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Teraktif Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026, diraih oleh Posbankum Juata Laut, Tarakan Utara, Kota Tarakan.

Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas komitmen Pemerintah Kota Tarakan dalam penguatan reformasi hukum,... Baca selanjutnya

DAFTAR PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2025

Telah terbit Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Wali Kota yang biasa disebut dengan "Perwali TPP" ini mencabut aturan TPP yang lama yaitu Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Peraturan Wali Kota ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan disiplin kerja, produktivitas kerja, profesionalisme dan kesejahteraan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Tarakan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,... Baca selanjutnya