Tarakan, Senin, 18 Mei 2026.
Telah dilaksanakan kegiatan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan JDIH oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tarakan dan Sekretariat DPRD Kota Tarakan. Kegiatan tersebut sebagai upaya pembinaan berkala terhadap kinerja pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta memperkuat pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum agar semakin tertib, terintegrasi, serta sesuai dengan standar pengelolaan JDIH.

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara terus mendorong keaktifan website JDIH Bagian Hukum dan Setwan DPRD Kota Tarakan demi terselenggaranya layanan informasi hukum yang cepat, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Pada kesempatan tersebut Biro Hukum Sekretariat Daerah... Baca selanjutnya

Telah terbit Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Wali Kota yang biasa disebut dengan "Perwali TPP" ini mencabut aturan TPP yang lama yaitu Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Peraturan Wali Kota ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan disiplin kerja, produktivitas kerja, profesionalisme dan kesejahteraan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Tarakan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,... Baca selanjutnya

Selasa, 28 April 2026 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tarakan menerima kunjungan kerja dari BPK (Badan Pengawas Keuangan) Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka memperkuat sinergi dalam pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).Kunjungan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya meningkatkan sinergi antar anggota JDIH di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, khususnya pengumpulan dan pemutakhiran database peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.Koordinasi ini ditujukan untuk mempererat kerja sama antara BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara dan JDIH kabupaten/kota, agar pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum semakin maksimal serta bermanfaat luas bagi masyarakat.

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tarakan telah melaksanakan kegiatan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Pos Bantuan Hukum Kelurahan di seluruh Kecamatan Kota Tarakan. Pada kegiatan pembinaan tersebut mengundang unsur Kelurahan yang terdiri dari Lurah, Kepala Seksi Trantibum, Bhabinsa, Bhabinkamtibmas, dan Paralegal pada Posbankum Kelurahan yang ada di masing-masing Kecamatan, yang dikoordinir oleh masing-masing Kecamatan. Unsur-unsur tersebut diantaranya sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Lurah tentang Kadarkum dan Posbankum Kelurahan, yang nantinya akan terlibat dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program kadarkum dan posbankum.

Pembentukan posbankum kelurahan adalah program yang digagas oleh Kementerian Hukum untuk mendukung program prioritas Asta Cita ke - 7 Presiden Prabowo... Baca selanjutnya

Selasa, 16 September 2025
08.30 Wita s/d 10.30 Wita
Ruang Kenawai Kantor Wali Kota Tarakan
Rapat Monitoring Pembentukan Kadarkum dan Posbankum Kelurahan di Kota Tarakan.

Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa 7 kelurahan telah membentuk Kadarkum dan Posbankum yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah. Kelurahan teresebut adalah sebagai berikut:
* Karang Anyar
* Juata Permai
* Kampung Enam
* Juata Laut
* Karang Anyar Pantai
* Mamburungan Timur
* Gunung Lingkas

Sedangkan 3 kelurahan yang telah membentuk kadarkum tetapi belum membentuk Posbankum adalah:
* Kampung I
* Mamburungan
* Sebengkok
Namun Kadarkum yang telah berjalan pada 3 kelurahan tersebut perlu disesuaikan mengikuti arahan Kanwil Hukum Kaltim.

Pada rapat monitoring juga diminta kepada seluruh kelurahan yang belum membentuk kadarkum dan... Baca selanjutnya

Selamat memperingati HUT RI ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.

80 tahun Indonesia merdeka! Mari terus jaga semangat perjuangan dengan karya nyata dan dedikasi untuk negeri. MERDEKA! 🇮🇩

Jum'at 11 Juli 2025
08.00 Wita s/d 17.45 Wita
Hotel Luminor Lantai 2 Tanjung Selor 
RAPAT KOORDINASI
Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Dan Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Kota SeKalimantan Utara Tahun 2025

Dalam Rapat tersebut Biro Hukum mengundang Bagian Hukum SeKalimantan dan disampaikan cara mengelola Dokumen & Informasi Hukum di website JDIH, serta disampaikan pula beberapa materi berupa Rencana Aksi Nasional dan Hak Asasi Manusia, Produk Hukum Daerah, Jabatan Fungsional Analis Hukum. Tanjung Selor. Tahun 2025

Disampaikan pula bahwa aturan-aturan tersebut dapat diakses pada website jdih.tarakankota.go.id.

#jdih
#jdihn
#jdihtarakan