Tarakan, Selasa 20 Oktober 2026 – Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tarakan bersama Mahasiswa PKP dari Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan melaksanakan Sosialisasi Hukum di SMP Negeri 1 Tarakan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum di kalangan pelajar serta mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan ramah anak.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui pembagian flyer infografis sebagai media edukasi yang informatif dan mudah dipahami oleh para pelajar mengenai pentingnya mencegah segala bentuk perundungan di lingkungan sekolah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelajar mengenai perilaku bullying, dampak yang ditimbulkan terhadap korban, serta pentingnya membangun sikap saling menghormati, menghargai perbedaan, dan... Baca selanjutnya

Tarakan, Senin 19 Oktober 2026 – Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tarakan bersama Mahasiswa PKP dari Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan melaksanakan Sosialisasi Hukum di SMP Negeri 3 Tarakan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum mengenai pemenuhan hak anak serta mendukung penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Tarakan.

Kegiatan ini dilakukan melalui pembagian flyer infografis Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak sebagai upaya memberikan edukasi hukum yang informatif dan mudah dipahami, khususnya bagi peserta didik di lingkungan sekolah. Kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi dan pemahaman kepada peserta didik mengenai pentingnya perlindungan dan pemenuhan... Baca selanjutnya

Tarakan, Rabu 30 September 2026 – Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tarakan menerima kunjungan dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka kegiatan Monitoring Pengelolaan Arsip Produk Hukum Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Tarakan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan tertib administrasi dan kualitas pengelolaan dokumentasi produk hukum daerah. Biro Hukum menegaskan pentingnya tata kelola arsip yang tertib dan sistematis. Arsip yang terdokumentasi dan dapat ditemukan kembali menjadi landasan utama bagi kepastian hukum serta keberlangsungan pelayanan publik. Sebaliknya, apabila arsip hilang atau tidak lengkap maka akan memberikan dampak serius seperti munculnya ketidakpastian hukum, terhambatnya pelayanan informasi publik,... Baca selanjutnya