arakan, Rabu 30 September 2026 – Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tarakan menerima kunjungan dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka kegiatan Monitoring Pengelolaan Arsip Produk Hukum Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Tarakan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan tertib administrasi dan kualitas pengelolaan dokumentasi produk hukum daerah. Biro Hukum menegaskan pentingnya tata kelola arsip yang tertib dan sistematis. Arsip yang terdokumentasi dan dapat ditemukan kembali menjadi landasan utama bagi kepastian hukum serta keberlangsungan pelayanan publik. Sebaliknya, apabila arsip hilang atau tidak lengkap maka akan memberikan dampak serius seperti munculnya ketidakpastian hukum, terhambatnya pelayanan informasi publik,... Baca selanjutnya

Kota Tarakan, Senin, tanggal 28 September 2026, di Ruang Rapat Kenawai Kantor Sekretariat Daerah Kota Tarakan, Sekretariat Daerah Kota Tarakan menerima kunjungan kerja dari DPD Perwakilan Kalimantan Utara.  Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan DPD RI Perwakilan Kalimantan Utara, jajaran Pemerintah Kota Tarakan yaitu Bagian Pemerintahan dan khususnya Bagian Hukum yang memiliki tugas dan fungsi dalam koordinasi pembentukan produk hukum daerah. 
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Utara melaksanakan kunjungan kerja ke Sekretariat Daerah Kota Tarakan, dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dan penguatan tata kelola pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah. Kunjungan tersebut bertujuan untuk melakukan supervisi serta memperoleh informasi dan... Baca selanjutnya

✨ Pendidikan untuk Semua, Tarakan yang Setara ✨

Pemerintah Kota Tarakan telah menetapkan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif sebagai salah satu landasan dalam mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang merata, bermutu, dan tidak diskriminatif bagi seluruh peserta didik 📚

Pendidikan inklusif hadir untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan dengan tetap memperhatikan keragaman serta kebutuhan individual peserta didik. Penyelenggaraannya berpedoman pada prinsip pemerataan dan peningkatan mutu, kebutuhan individual, kebermaknaan, keberlanjutan, serta keterlibatan.

Dalam mendukung pelaksanaannya, Pemerintah Daerah memiliki peran dalam perencanaan, penyediaan data dan informasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, hingga pembiayaan pendidikan inklusif.... Baca selanjutnya