⚖️ *TARAKAN HIBOT — KREDIT UNTUK UMKM, EKONOMI TARAKAN YANG KUAT!* 🌱

Tahukah kamu? Pemerintah Kota Tarakan telah menetapkan *Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Tarakan Hibot* sebagai dasar pelaksanaan program kredit bagi pelaku Usaha Mikro.

Program ini hadir untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing produksi, serta memperluas akses permodalan bagi Usaha Mikro di Kota Tarakan.

📌 Kredit Tarakan Hibot ditujukan bagi pelaku usaha produktif di sektor *pertanian, perikanan, industri, perdagangan, jasa, dan ekonomi kreatif, dengan penyaluran kredit paling banyak **Rp10.000.000,00*.

📖 Sebagai masyarakat, penting bagi kita untuk memahami *hak, kewajiban, serta persyaratan hukum* dalam memperoleh fasilitas... Baca selanjutnya

Tarakan, Kamis 20 Agustus 2026 – Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tarakan menerima kunjungan dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka kegiatan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan JDIH. Agenda ini bertujuan sebagai bentuk pembinaan rutin untuk meningkatkan kinerja pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), sekaligus memperkuat sistem dokumentasi dan informasi hukum agar lebih tertib, terintegrasi, serta sesuai standar pengelolaan yang berlaku.

Selain berfungsi sebagai sarana evaluasi, kegiatan ini juga menjadi wadah diskusi bersama guna mendorong peningkatan kualitas layanan informasi hukum yang cepat, akurat, dan mudah diakses masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Bagian Hukum turut menyampaikan beberapa hal mengenai pengelolaan... Baca selanjutnya

Selasa, 11 Agustus 2026 – Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tarakan, Kamal, S.H., M.Pd, menghadiri Semiloka Hukum Nasional Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Biro Hukum. Acara ini berlangsung selama tiga hari, mulai 10 hingga 12 Agustus 2026, dan diselenggarakan di Hotel Mercure Jakarta Sabang, DKI Jakarta.

Semiloka tersebut digelar untuk memperkuat koordinasi serta menyatukan pemahaman hukum antar pemerintah daerah, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelayanan dan advokasi hukum di lingkungan pemerintahan daerah.

Forum nasional ini juga diharapkan mampu memperluas wawasan serta meningkatkan keterampilan aparatur daerah dalam menangani perkara hukum, sekaligus membahas berbagai dinamika hukum yang berkembang di tingkat... Baca selanjutnya