✨ Pendidikan untuk Semua, Tarakan yang Setara ✨

Pemerintah Kota Tarakan telah menetapkan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif sebagai salah satu landasan dalam mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang merata, bermutu, dan tidak diskriminatif bagi seluruh peserta didik 📚

Pendidikan inklusif hadir untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan dengan tetap memperhatikan keragaman serta kebutuhan individual peserta didik. Penyelenggaraannya berpedoman pada prinsip pemerataan dan peningkatan mutu, kebutuhan individual, kebermaknaan, keberlanjutan, serta keterlibatan.

Dalam mendukung pelaksanaannya, Pemerintah Daerah memiliki peran dalam perencanaan, penyediaan data dan informasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, hingga pembiayaan pendidikan inklusif.... Baca selanjutnya

⚖️ *TARAKAN HIBOT — KREDIT UNTUK UMKM, EKONOMI TARAKAN YANG KUAT!* 🌱

Tahukah kamu? Pemerintah Kota Tarakan telah menetapkan *Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Tarakan Hibot* sebagai dasar pelaksanaan program kredit bagi pelaku Usaha Mikro.

Program ini hadir untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing produksi, serta memperluas akses permodalan bagi Usaha Mikro di Kota Tarakan.

📌 Kredit Tarakan Hibot ditujukan bagi pelaku usaha produktif di sektor *pertanian, perikanan, industri, perdagangan, jasa, dan ekonomi kreatif, dengan penyaluran kredit paling banyak **Rp10.000.000,00*.

📖 Sebagai masyarakat, penting bagi kita untuk memahami *hak, kewajiban, serta persyaratan hukum* dalam memperoleh fasilitas... Baca selanjutnya

Tarakan, Kamis 20 Agustus 2026 – Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tarakan menerima kunjungan dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka kegiatan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan JDIH. Agenda ini bertujuan sebagai bentuk pembinaan rutin untuk meningkatkan kinerja pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), sekaligus memperkuat sistem dokumentasi dan informasi hukum agar lebih tertib, terintegrasi, serta sesuai standar pengelolaan yang berlaku.

Selain berfungsi sebagai sarana evaluasi, kegiatan ini juga menjadi wadah diskusi bersama guna mendorong peningkatan kualitas layanan informasi hukum yang cepat, akurat, dan mudah diakses masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Bagian Hukum turut menyampaikan beberapa hal mengenai pengelolaan... Baca selanjutnya