Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tarakan telah melaksanakan kegiatan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Pos Bantuan Hukum Kelurahan di seluruh Kecamatan Kota Tarakan. Pada kegiatan pembinaan tersebut mengundang unsur Kelurahan yang terdiri dari Lurah, Kepala Seksi Trantibum, Bhabinsa, Bhabinkamtibmas, dan Paralegal pada Posbankum Kelurahan yang ada di masing-masing Kecamatan, yang dikoordinir oleh masing-masing Kecamatan. Unsur-unsur tersebut diantaranya sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Lurah tentang Kadarkum dan Posbankum Kelurahan, yang nantinya akan terlibat dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program kadarkum dan posbankum.

Pembentukan posbankum kelurahan adalah program yang digagas oleh Kementerian Hukum untuk mendukung program prioritas Asta Cita ke - 7 Presiden Prabowo yaitu “Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memberantas korupsi dan narkoba.” Dalam memperkuat reformasi hukum, diperlukan sistem hukum yang mudah diakses masyarakat. Untuk itu dibentuknya Posbankum di desa dan kelurahan sebagai sarana utama menghadirkan akses keadilan bagi semua, khususnya bagi masyarakat tidak mampu. Setiap Posbankum didukung oleh paralegal yang merupakan anggota kadarkum agar layanan hukum benar-benar dekat dengan masyarakat.

Layanan Posbankum Kelurahan diantaranya adalah:
1. Layanan Informasi Hukum (Menjadi tempat sumber informasi hukum bagi masyarakat);
2. Layanan Bantuan Hukum dan Advokasi (Menjadi tempat koordinasi dalam penyelesaian perkara hukum, terutama yang membutuhkan pendampingan ke tahap litigasi)
3. Layanan Penyelesaian Konflik/Perkara (Menjadi tempat Kepala Desa/Lurah sebagai juru damai dalam menyelesaikan konflik non- litigasi
4. Layanan Rujukan Advokat (Menjadi rujukan Paralegal untuk sengketa hukum litigasi melalui Advokat PBH terakreditasi maupun Organisasi Advokat).

#jdih
#jdihn
#jdihtarakan