Kota Tarakan, Rabu, tanggal 1 Juli 2026, di Ruang Rapat Kenawai Kantor Sekretariat Daerah Kota Tarakan, telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Tarakan tentang Kepemudaan. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tarakan mengoordinir dan mengundang pihak-pihak terkait untuk melaksanakan rapat fasilitasi raperda tersebut, yaitu Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata selaku perangkat daerah yang membidangi, DPRD Kota Tarakan selaku pihak yang menginisiasi raperda, dan tentunya Biro Hukum Provinsi Kalimantan Utara yang bertindak sebagai perpanjangan tangan Gubernur dalam melakukan fasilitasi terhadap rancangan produk hukum daerah.

Fasilitasi produk hukum daerah oleh Gubernur adalah amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80... Baca selanjutnya

Kota Tarakan, Rabu, tanggal 24 Juni 2026, di Ruang Rapat Imbaya Kantor Sekretariat Daerah Kota Tarakan, telah dilaksanakan Rapat tentang Pembinaan dan Evaluasi Hasil Penilaian Pengelolaan JDIH Kota Tarakan Tahun 2025. Rapat Pembinaan Pengelolaan JDIH dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan dibuka oleh Bapak Ir. Elang Buhana, M.Si selaku Asisten Administrasi Umum Kota Tarakan serta mengundang perwakilan dari seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.

Rapat Pembinaan Pengelolaan JDIH merupakan amanat Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yang menyebutkan bahwa Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan JDIH di Daerah. Pembinaan Pengelolan... Baca selanjutnya

Kota Tarakan, Kamis, tanggal 11 Juni 2026, di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kota Tarakan, telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota Tarakan tentang Pedoman Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Rapat pembahasan rancangan Peraturan Wali Kota ini dipimpin langsung oleh Bapak Alias, SKM., M.Kes selaku Plt. Sekretaris Daerah dan juga dihadiri oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tarakan, beberapa perangkat daerah terkait di antaranya Inspektorat Daerah Kota Tarakan, BPKPAD Kota Tarakan, dan BKPSDM Kota Tarakan.

Hal-hal yang dibahas dalam rapat Rancangan Peraturan Wali Kota Tarakan tentang Pedoman Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi... Baca selanjutnya

Kota Tarakan, Selasa, tanggal 26 Mei 2026, di Ruang Rapat Kenawai Kantor Sekretariat Daerah Kota Tarakan, telah dilaksanakan Rapat tentang Pembahasan Final Rancangan Peraturan Walikota Kredit UMKM Tarakan Hibot. Rapat pembahasan rancangan Peraturan Wali Kota ini dipimpin langsung oleh Bapak Ajat Jatnika, S.T, M.T selaku Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Kota Tarakan dan juga dihadiri oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tarakan, beberapa perangkat daerah terkait diantaranya Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, Dinas Perikanan, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, Bappeda Litbang Kota Tarakan serta perwakilan dari BPD Kaltimtara Cabang Tarakan.

Rapat tersebut membahas Rancangan Peraturan Wali Kota Tarakan tentang... Baca selanjutnya

DAFTAR PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2025

Tarakan, Senin, 18 Mei 2026.
Telah dilaksanakan kegiatan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan JDIH oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tarakan dan Sekretariat DPRD Kota Tarakan. Kegiatan tersebut sebagai upaya pembinaan berkala terhadap kinerja pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta memperkuat pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum agar semakin tertib, terintegrasi, serta sesuai dengan standar pengelolaan JDIH.

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara terus mendorong keaktifan website JDIH Bagian Hukum dan Setwan DPRD Kota Tarakan demi terselenggaranya layanan informasi hukum yang cepat, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Pada kesempatan tersebut Biro Hukum Sekretariat Daerah... Baca selanjutnya

Telah terbit Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Wali Kota yang biasa disebut dengan "Perwali TPP" ini mencabut aturan TPP yang lama yaitu Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Peraturan Wali Kota ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan disiplin kerja, produktivitas kerja, profesionalisme dan kesejahteraan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Tarakan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,... Baca selanjutnya

Selasa, 28 April 2026 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tarakan menerima kunjungan kerja dari BPK (Badan Pengawas Keuangan) Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka memperkuat sinergi dalam pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).Kunjungan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya meningkatkan sinergi antar anggota JDIH di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, khususnya pengumpulan dan pemutakhiran database peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.Koordinasi ini ditujukan untuk mempererat kerja sama antara BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara dan JDIH kabupaten/kota, agar pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum semakin maksimal serta bermanfaat luas bagi masyarakat.